Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa calon prajurit yang memiliki tato karena tradisi tetap diperbolehkan mengikuti proses rekrutmen TNI.
Menurut Maruli, ketentuan tersebut bukan kebijakan baru. Calon prajurit dengan tato yang berkaitan dengan tradisi tertentu telah diperbolehkan sejak lama.
“Memang dari dulu juga sudah boleh. Enggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” ujar Maruli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).
Meski demikian, Maruli mengatakan hingga saat ini belum ada calon prajurit dengan kondisi tersebut yang mendaftar. TNI AD, kata dia, akan kembali melihat perkembangan minat masyarakat.
“Sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu. Nanti kami akan cari lagi,” katanya.
TNI Ingin Rekrutmen Mewakili Seluruh Daerah
Maruli menegaskan bahwa TNI terbuka terhadap calon prajurit dari berbagai daerah dan kelompok masyarakat di Indonesia.
Ia berharap proses rekrutmen dapat semakin mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat dari suku-suku tertentu.
“Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia. Apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” ujar Maruli.
Terkait masyarakat adat Dayak, Maruli mengingatkan bahwa tidak semua orang Dayak memiliki tato sebagai bagian dari tradisi.
“Ya, itu kan suku Dayak enggak semua bertato. Jadi sebenarnya enggak ada masalah sih,” katanya.
Maruli juga mengaku belum mengetahui apakah pernyataan mengenai penyesuaian persyaratan tersebut akan meningkatkan minat masyarakat adat Dayak untuk mendaftar menjadi prajurit TNI.
“Yang berminat kita belum tahu. Nanti kita cari lagi. Kita pastikan,” ucapnya.
Menhan Sebut Ada Penyesuaian bagi Dayak Pedalaman
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut masyarakat suku Dayak pedalaman mendapat perlakuan khusus dalam proses perekrutan prajurit TNI.
Pemerintah, kata Sjafrie, akan menyesuaikan sejumlah persyaratan agar masyarakat Dayak pedalaman memiliki peluang lebih besar untuk bergabung dengan TNI.
Salah satu aspek yang akan disesuaikan adalah persyaratan fisik, khususnya terkait postur tubuh calon prajurit.
“Oh ya, suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI. Yang pendek-pendek kasih sedikit privilege-lah,” ujar Sjafrie di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pejabat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (29/8/2026).
Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci isi pertemuan tersebut karena rapat berlangsung secara terbatas.
Saat ditanya mengenai instruksi khusus dari Presiden Prabowo, Sjafrie mengatakan kepala negara meminta jajaran pemerintah meningkatkan kewaspadaan.
“Enggak ada, ya instruksinya tingkatkan kewaspadaan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para kepala staf angkatan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Berdasarkan informasi Sekretariat Kabinet, pertemuan berlangsung pada Sabtu sore hingga malam hari dan membahas sejumlah persoalan.
Selain penyesuaian syarat perekrutan masyarakat Dayak pedalaman, pertemuan juga membahas penanganan sejumlah bencana, seperti gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kalimantan dan Sumatra.
Presiden Prabowo juga meminta pemerintah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan, terutama saat musim kemarau.
“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” kata Sekretaris Kabinet.
Sumber: kompas.com
