Kota Batam kembali menjadi daerah rujukan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Beberapa daerah kerap berkunjung untuk studi tiru terkait penerapannya.
Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, berkunjung langsung ke Batam dan disambut Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif melalui dialog mengenai pengembangan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, hingga peluang kerja sama ekonomi antara Batam dan NTT.
Dalam kesempatan itu, Emanuel menyampaikan pemerintah pusat tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ. Menurutnya, posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia menjadi potensi strategis untuk pengembangan ekonomi kawasan.
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” ujar Emanuel.
Ia juga menanyakan berbagai strategi Batam dalam menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
Menanggapi hal tersebut, Amsakar menjelaskan keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya ditentukan oleh status kawasan, tetapi juga oleh kemudahan regulasi dan pelayanan investasi yang cepat serta efisien.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.
Dalam dialog tersebut, Amsakar turut menyoroti pentingnya insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi di kawasan FTZ. Menurutnya, NTT memiliki peluang besar karena berada di jalur strategis perdagangan internasional.
“NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” ujarnya.
Pembahasan kemudian berkembang pada persoalan logistik dan konektivitas di wilayah kepulauan. Emanuel mengungkapkan tingginya biaya distribusi masih menjadi tantangan utama di NTT.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” katanya.
Menanggapi hal itu, Amsakar menawarkan peluang kolaborasi di sektor kemaritiman. Ia menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang berpotensi mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.
“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik. Industri galangan kapal di Batam cukup besar dan dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan,” jelasnya.
Selain membahas ekonomi dan transportasi, pertemuan tersebut juga menyinggung peluang promosi produk dan budaya NTT di Batam. Emanuel menyebut sekitar 40 ribu warga NTT saat ini tinggal di Batam dan menjadi jembatan penting dalam mempererat hubungan kedua daerah.
Amsakar menyambut baik peluang tersebut, termasuk pengembangan promosi kuliner dan kopi khas NTT di Batam serta kolaborasi budaya Melayu Batam dengan budaya NTT.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Sony Libing, menyampaikan pertumbuhan ekonomi NTT saat ini mencapai 4,32 persen dengan inflasi sebesar 2,64 persen.
Ia menjelaskan sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, distribusi produk menuju Kupang yang masih harus melalui Surabaya dan Makassar menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada harga barang.
Karena itu, pihaknya berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka pasar baru bagi produk lokal NTT sekaligus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara Batam dan NTT dalam bidang investasi, perdagangan, kemaritiman, hingga pengembangan budaya daerah. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
