Seorang menteri Jepang menjadi sorotan publik setelah terekam kamera berlari menuju rapat kabinet karena terlambat 5 menit.
Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Jepang atas keterlambatan tersebut.
Menteri Keamanan Ekonomi Jepang, Kimi Onoda, terlihat berlari memasuki gedung tempat rapat kabinet pada Jumat (6/3/2026) pagi setelah turun dari taksi.
Dalam rekaman yang kemudian viral di media sosial, politikus berusia 43 tahun itu tampak berlari sambil membawa tas tangan, melewati awak media yang menunggu di depan gedung, dengan seorang ajudan berlari di sampingnya.
Setelah itu, Onoda juga terlihat bergegas menuruni tangga menuju ruang rapat kabinet. Sebagaimana dilansir Daily Mail, Sabtu (7/3/2026), di dalam ruangan, kamera televisi juga merekam momen ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memasuki ruang rapat.
Para anggota kabinet yang telah hadir tampak berdiri dan merapikan jas mereka sebelum rapat dimulai.
Beberapa saat kemudian, ketika para menteri sudah duduk di tempat masing-masing, kamera menyorot kursi Onoda yang masih kosong.
Minta maaf kepada seluruh rakyat Jepang Setelah kejadian tersebut, Onoda menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jepang karena terlambat menghadiri rapat kabinet.
Ia menjelaskan keterlambatan itu terjadi akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan di jalan.
“Saya terjebak kemacetan akibat kecelakaan mendadak sehingga tidak bisa bergerak,” ujar Onoda.
Ia juga berjanji akan lebih waspada agar dapat merespons situasi tak terduga dengan lebih baik di masa mendatang. “Saya akan tetap waspada agar dapat merespons berbagai situasi yang tidak terduga,” katanya.
Ketepatan waktu sangat dijunjung di Jepang
Di Jepang, ketepatan waktu merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Datang terlambat sering dianggap sebagai sikap tidak sopan dan kurang menghargai orang lain.
Meski demikian, banyak pengguna internet justru memuji sikap Onoda yang langsung meminta maaf atas keterlambatan tersebut. Salah satu pengguna media sosial X menilai keterlambatan 5 menit itu terjadi karena keadaan di luar kendali.
“Penundaan 5 menit yang dialami Menteri Keamanan Ekonomi Onoda jelas karena keadaan memaksa, yakni kemacetan akibat kecelakaan di jalan tol,” tulis pengguna tersebut.
Ia juga menilai kebiasaan Onoda yang biasanya datang 15 hingga 20 menit lebih awal menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi.
“Permintaan maaf yang cepat dan pernyataannya untuk meningkatkan manajemen krisis merupakan contoh yang patut diteladani bagi seorang politisi,” tulisnya.
Pengguna lain menyebut tindakan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan publik.
“Ketika para pemimpin menghargai waktu semua orang, itu menetapkan standar bagi seluruh negara. Kita membutuhkan lebih banyak energi seperti ini,” tulis pengguna lainnya. Ada pula yang menyoroti budaya ketepatan waktu di Jepang.
“Sebagai orang Jepang, saya bisa memastikan bahwa kami menganggap waktu mulai sebagai sesuatu yang sangat sakral,” tulis seorang pengguna.
Sosok politikus yang cukup populer
Onoda merupakan anggota House of Councillors of Japan, yaitu majelis tinggi parlemen Jepang yang dikenal sebagai National Diet of Japan. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota parlemen pada Juli 2016.
Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Keamanan Ekonomi pada Oktober tahun lalu. Dalam dunia politik Jepang, Onoda juga dikenal sebagai tokoh yang cukup populer di kalangan kelompok konservatif.
Ia memiliki pandangan yang cukup tegas terkait isu imigrasi.
Pada Januari lalu, Onoda menyatakan bahwa Jepang perlu menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait tindakan ilegal yang dilakukan sebagian warga negara asing.
Ia juga menilai perlu ada langkah tegas terhadap warga asing yang tidak mematuhi aturan di Jepang.
“Kejahatan dan perilaku mengganggu oleh sebagian warga negara asing, serta penyalahgunaan sistem publik, menimbulkan kecemasan dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Jepang,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya, dikutip dari Sinar Harian, Sabtu.
Menurut Onoda, langkah-langkah yang lebih ketat perlu diterapkan terhadap warga asing yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di Jepang.
Sumber: kompas.com
